Selasa, 21 November 2017

SINTA UMKM Sebagai Trigger Reformasi Perizinan

Usaha UKM/UMKM sangat tumbuh subur di Indonesia. Hal ini ditandai dengan menjamurnya usaha-usaha rumah tangga, baik itu kerajinan, kuliner, atau cendera mata. Tentunya momen ini sangat bagus untuk mendukung perekonomian rakyat yang merupakan fokus dari pemerintah dalam bidang ekonomi. 

Menurut informasi, jumlah UMKM di seluruh Indonesia terus tumbuh hingga 56,7 juta yang terdiri dari beberapa jenis usaha. Otomatis tenaga kerjanya pun diserap dengan tinggi hingga mencapai 90,12% tenaga kerja nasional. Sangat lumayan dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Memang diharapkan dengan UMKM ini bisa menciptakan lapangan tenaga kerja yang baru.

Seperti diketahui, kalau pengangguran di negara kita ini jumlahnya sangat memprihatinkan. Banyak yang lebih mengejar karir menjadi karyawan daripada membangun karir dengan menciptakan lapangan kerja yaitu UMKM. UMKM juga termasuk salah satu industri ekonomi kreatif yang membantu pemerintah dalam berkontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pastinya, hal ini bisa membantu peningkatan pendapatan masyarakat serta berperan strategis dalam memerangi pengangguran dan kemiskinan. Nantinya UMKM bisa disiapkan menghadapi daya saing yang ketat seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Produk-Produk UMKM Daerah
Tiap-tiap daerah ternyata memiliki keunggulan UMKM yang siap bersaing dengan yang lainnya.  Dalam Soebagio, Triyono dan Cahyono (2013) disampaikan bahwa daerah yang memiliki daya saing tinggi adalah daerah yang memiliki basis ekonomi bersumber pada kekayaan alam dan sektor industry dan jasa. Daerah yang memiliki daya saing rendah adalah yang berbasis ekonomi sektor primer, khususnya pertanian. Selanjutnya, investasi pembangunan yang lebih mengutamakan kawasan perkotaan dibandingkan kawasan pedesaan menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan daya saing daerah. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik keunggulan komparatif dipengaruhi oleh anugerah bawaan (endowment), khususnya capital (modal), tenaga kerja dan teknologi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2009) dinyatakan bahwa distribusi kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Produk-Produk UMKM Daerah Berdaya Saing Internasional
Daya saing UMKM di Indonesia di mata dunia tidak bisa dipandang sebelah mata. Tahun 2016 Indonesia berada pada urutan ke-41, sedangkan pada tahun 2017 ini, Indonesia mengalami peningkatan daya saing menjadi posisi 37. Hal ini memang patut dibanggakan, karena Indonesia termasuk negara yang sedang menuju Negara Ekonomi terbesar ke-lima di dunia pada tahun 2030. Ekonomi negara kita sangat banyak didukung oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun daya saing nasional kita banyak didukung oleh daya saing daerah. Daya saing daerah ini merupakan keunggulan kompetitif daerah yang dapat dijadikan public economic competitive yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat dan khususnya pelaku usaha di daerah untuk membangun kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Meningkatkan produksi dari produk-produk UMKM memunculkan perputaran uang yang sangat besar, jika bisa dilakukan penjualan secara maksimal. Tapi banyak UMKM yang terbentur masalah dana atau biaya. Pihak dari OJK pastinya tidak tinggal diam melihat kenyataan ini. Mereka sebenarnya siap membantu masalah pendanaan yang dihadapi para pelaku UMKM. Tapi ada hambatan yang menyebabkan UMKM ini susah berkembang atau bahkan bisa mengekspor produknya ke luar negeri, yaitu masalah perizinan. Jika pelaku UMKM ingin mendapatkan dana yang bisa dimaksimalkan dalam hal operasional dan lainnya, harus sudah mempunyai izin dari pihak terkait sehingga bisa diperhitungkan nantinya.

Ternyata, 60% UMKM Belum Memiliki Izin
Nah, inilah yang jadi menyebab UMKM menjadi terhambat untuk berkembang. Masalah izin yang sangat memakan waktu lama, belum lagi biaya yang diperlukan. Padahal waktu yang lama tadi sangatlah penting bagi pelaku UMKM untuk melakukan produktivitas.


Ada beberapa hal seperti ketidaktahuan pelaku UMKM untuk melakukan registrasi, kesulitan yang dihadapi dari sisi proses perizinan dan geografis dan akses informasi. Dari sisi pemerintah, kendala registrasi/perizinan karena pemerintah dianggap belum proaktif, belum ramah, belum memiliki mindset melayani yang baik, dan menganggap izin adalah pendapatan.

Terbitnya Peraturan Presiden 98 tahun 2014 terkait perizinan usaha mikro dan kecil masih mengalami kendala karena masih banyaknya daerah yang belum mendelegasikan kewenangan ke camat. Lagi-lagi masalah ini disebabkan belum pahamnya atau belum responsnya daerah untuk memberikan kewenangan perizinan.

Padahal dari data yang ada jumlah UMKM yang tersebar di berbagai daerah saat ini berkisar 56,7 juta UMKM dan 60% belum memiliki izin (informal). Dari jumah 56,7 juta UMKM, 98% merupakan usaha mikro. Usaha UMKM ini menyerap 90,12% tenaga kerja nasional saat ini. Selain itu UMKM telah memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 3,74% dari usaha mikro dan 81,9% dari Non UMKM.

SINTA UMKM Sebagai Solusi
Tepatnya, Sabtu tanggal 18 November 2017 diadakan Kampanye Nasional Reformasi Pelayanan Perizinan UMKM Dalam Mendorong Daya Saing Daerah bertempat di PKP2A I LAN (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Selain kampanye nasional diadakan juga Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) Angkatan VIII yang diselenggarakan pada 24 Juli – November 2017. Tujuan diadakan pelatihan ini dalam rangka menyelesaikan Policy Paper Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional terkait perizinan bagi UMKM.

Acara Kampanye Nasional Reformasi Pelayanan Perizinan UMKM Dalam Mendorong Daya Saing Daerah
Hasil dari RLA angkatan VIII yang dilakukan, lahirlah sebuah terobosan, yaitu satu aplikasi online yang menjadi trigger reformasi pelayanan perizinan bagi UMKM, yaitu SINTA UMKM. SINTA UMKM merupakan Sistem Izin Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebuah aplikasi online yang dapat diakses oleh pemerintah dan pelaku UMKM melalui http://s.id/sintaumkm. Aplikasi ini dapat dijadikan sistem aplikasi online yang dipakai oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan izin bagi UMKM.  Jadi prosesnya pun tidak memakan waktu yang lama yang bisa tambah menyusahkan pelaku UMKM.

Tampilan SINTA UMKM
Nantinya SINTA UMKM bisa menjadi reformasi perizinan secara nasional yang memudah UMKM dalam mendapat izin, akses informasi terkait pasar, produk, modal, inovasi dan akses bantuan finansial dan pengembangan kapasitas mereka bersiap berdaya saing secara ASEAN. Go UMKM Indonesia!

Bagikan

Jangan lewatkan

SINTA UMKM Sebagai Trigger Reformasi Perizinan
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.